e8ae1aeb-55e3-4569-b1ec-3edd667dc595

DPRD dan Pemkab Sepakati KUA PPAS Perubahan APBD 2024

22 Juli 2024 17:52
a8fdf62f-9d91-43f0-820e-2e0d3f1c1038

Borneoindotimes.com

Bulungan – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD. Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si atas nama Pemkab menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Bulungan dalam rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS Perubahan APBD 2024 dan kesepakatan bersama perubahan program Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2024 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Senin (22/7).

Dijelaskan, KUA PPAS Perubahan disusun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang dinamis. Serta merupakan refleksi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan alokasi sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dilanjutkan, melalui perubahan anggaran tersebut Pemkab berupaya untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif dan merata.

Terkait perubahan program pembentukan Perda, hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan regulasi dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kondisi di lapangan. Termasuk untuk memperkuat kerangka hukum daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. 

BERITA TERKAIT

bnn1
iklan Pemprov kaltara

TERPOPULER

DPRD Bahas Usulan Raperda Inisiatif

TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Gabungan Komisi terkait pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Berau, di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Berau, pada Senin (30/1) lalu. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau Ahmad Rifai. Serta dihadiri sejumlah anggota Komisi I,…

Read More...

Jelang Sosek Malindo, Pemprov Rangkum Penyusunan Kertas Kerja

Borneoindotimes.com TANJUNG SELOR – Menjelang pertemuan 2 negara dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Kertas Kerja. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, menyampaikan rapat ini bertujuan mempersiapkan kegiatan Sosek Malindo yang akan digelar pada tanggal 16…

Read More...

Kuasa Hukum Terdakwa Tuding JPU Lakukan Rekayasa Hukum, Konspirasi dan Tak Profesional dalam Kasus TPPU EDC CASH

Borneindotimes.com Kota Bekasi,– Menurut Kuasa hukum terdakwa Dohar Jani Simbolon,S.H.,M.H. dalam pembacaan pembelaannya (Pledoi) di depan persidangan mengaku kecewa dengan putusan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tidak profesional, terjadi konspirasi dan rekayasa hukum dengan menuntut hukuman penjara untuk Suryani selama 15 tahun dan Abdurrahman Yusuf selama 18 tahun dan denda sebanyak 10 miliar. Hal ini…

Read More...

Gubenur Ikuti Kick Off Penanaman Mangrove For Coastal Resilience di Provinsi Kaltara

Borneoindotimes.com TANA TIDUNG – Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, Mengikuti Kick – Of Penanaman Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Kaltara bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Ir. Hartono M.Sc., Sestama BGRM, Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, Lead Enviromental Specialist For Indonesia and Timor Leste and Pacific Word…

Read More...

DPRD Kaltara Menggelar RDP Terkait TPP Bagi Guru PPPK 

Borneoindotimes.com  BULUNGAN – Menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat edaran Persatuan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PG PPPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 03/001/PGPPPK-KALTARA/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025 perihal Aspirasi dan Pengaduan Guru PPPK Provinsi Kaltara. Berkaitan dengan hal tersebut DPRD Provinsi Kaltara dari unsur pimpinan dan Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak…

Read More...