Borneoindotimes.com
Tanjung Redeb Berau ,- Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, mengungkapkan beberapa poin penting yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam rapat koordinasi (rakor) kepala daerah se-Indonesia, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, baru baru ini
Salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah komitmen pemerintah dalam memberantas kecanduan judi online yang belakangan semakin marak.
Dengan tingginya nilai transaksi judi online yang diperkirakan mencapai Rp600 triliun, isu ini menjadi salah satu fokus pemerintah ke depan.
Pjs Bupati Sufian Agus menegaskan, peran daerah sangat penting dalam melakukan intervensi terhadap warga, khususnya di Berau, agar tidak terjerumus dalam kecanduan judi online, yang dapat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
“Itu poin pertama, dan itu isu strategis,” ujar Agus
Poin kedua yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rakor tersebut adalah soal pemberantasan korupsi. Agus mengungkapkan, Presiden menginformasikan bahwa dalam dua pekan sejak menjabat, telah terungkap puluhan kasus korupsi
“Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Daerah diminta untuk lebih jeli dalam memastikan agar pemerintahan berjalan bersih dari korupsi,” kata Agus.
Ia menambahkan, salah satu langkah penting yang ditekankan adalah pengawasan ketat terhadap struktur anggaran dan perencanaan anggaran daerah.
Sebagai tindak lanjut, Agus juga menegaskan kepada jajaran pemerintahannya di Berau untuk tidak bermain-main dengan anggaran negara.
“Tak ada tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi saat ini,” tegasnya.
Untuk memastikan komitmen tersebut, Pemkab Berau juga telah meluncurkan kegiatan Road To Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, yang disosialisasikan kepada seluruh penyelenggara pemerintah, mulai dari pusat kota hingga ke pemerintah kampung yang mengelola keuangan daerah.
Poin ketiga yang disampaikan Presiden Prabowo adalah pentingnya pengawasan terhadap investasi yang masuk ke daerah. Agus menekankan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam memantau kegiatan perusahaan yang berinvestasi, termasuk perusahaan perkebunan sawit.
Menurut Agus, banyak perusahaan sawit di Indonesia yang menyalahgunakan Surat Hak Guna Usaha (HGU), yang digadaikan ke bank untuk mendapatkan dana segar.
“Kalau dititipkan oleh pemerintah, jangan digadai. Pinjaman ke perusahaan yang tidak sehat berpotensi menyebabkan kebangkrutan,” tegasnya.
Agus berharap hasil koordinasi pemerintah tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah di Berau, baik oleh pejabat strategis maupun struktural, agar pengelolaan anggaran dan pengeluaran izin tetap pada sasaran yang tepat.
“Apabila salah dalam pengelolaan, ini akan berdampak langsung kepada masyarakat,” pesan Pjs Bupati Berau.
