Borneoindotimes.com
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas capaian tertinggi dalam pemanfaatan katalog konstruksi pada semester I Tahun 2026.
Penghargaan diserahkan Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, kepada Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Amir Hamsyah, S.T., M.T. pada ajang Indonesia Catalog Expo and Forum – Indonesia Procurement Forum and Expo (ICEF-IPFE) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/7).
Apresiasi tersebut diberikan atas komitmen dan konsistensi Pemprov Kaltara dalam memanfaatkan Katalog Elektronik (E-Katalog) untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pemanfaatan E-Katalog dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja pemerintah. Selain itu, sistem tersebut juga mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam pengadaan pemerintah.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Kaltara, Azis, S.E., M.Sc., mengatakan capaian e-purchasing konstruksi Pemprov Kaltara hingga 30 Juli 2026 telah mencapai 26,41 persen dari total target senilai Rp76.859.245.312.
“Per tanggal 30 Juli 2026, data di Inaproc pada kategori e-purchasing konstruksi sudah mencapai 26,41 persen dari total target e-purchasing konstruksi sebesar Rp76.859.245.312,” ujar Azis.
Ia menjelaskan data tersebut dapat diakses secara terbuka melalui laman data.inaproc.id sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja publik.
Menurut Azis, pemanfaatan E-Katalog juga mempercepat proses pengadaan dan pembayaran, sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKK lokal untuk terlibat dalam belanja pemerintah.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltara untuk terus meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. (dkisp)
