Borneoindotimes.com
TANJUNG SELOR – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera memasuki tahap tender setelah seluruh proses legalitas lahan diselesaikan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati, menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi solusi untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal memiliki waktu mengikuti pelatihan keterampilan, termasuk melalui BLK yang saat ini tengah dipersiapkan.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,”katanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mengatakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan BLK telah resmi diserahkan kepada Kemenaker RI melalui proses balik nama sertifikat dari aset Pemprov Kaltara.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Asnawi.
Ia menjelaskan pembangunan BLK merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan dukungan aspirasi Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H. yang turut mendorong percepatan realisasi program tersebut di tingkat pusat.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” ujarnya.
Saat ini Kemenaker RI tengah menyusun rencana pembangunan dan anggaran biaya. Sementara desain, perencanaan lingkungan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya telah rampung.
Asnawi menyebutkan apabila rencana anggaran biaya telah tersedia, Kemenaker RI akan melaksanakan tender terbuka yang ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada awal Agustus.
BLK tersebut akan dibangun di kawasan strategis KBM yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pusat aktivitas masyarakat.
Seluruh pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan peralatan pelatihan akan didanai oleh Kemenaker RI.
Pemprov Kaltara dan Kemenaker RI berkomitmen menghadirkan BLK sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja guna menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan proyek strategis nasional di Kaltara.
Dengan hadirnya BLK, diharapkan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mampu bersaing dan memperoleh manfaat dari berbagai peluang kerja yang tersedia.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi. (*)
