Borneoindotimes.com
T ARAKAN, – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menggelar rapat kerja untuk membahas rencana keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Provinsi Kaltara. Pertemuan berlangsung di Hotel Royal Tarakan, Rabu (17/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara H. Syamsuddin Arfah, M.Si. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Juga : DPRD Kaltara Gelar RDP Tambang Sekatak Buji, Tekankan Dialog untuk Jaga Kondusivitas Daerah
Agenda utama rapat adalah memperoleh informasi dan masukan menyeluruh terkait kondisi kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Dari forum ini dirumuskan langkah-langkah strategis guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai Kaltara.
“Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tegas Syamsuddin Arfah dalam arahannya.
Dalam diskusi, perangkat daerah dan BPJS Kesehatan menyampaikan berbagai pandangan terkait tantangan serta peluang pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan daerah. Pembahasan difokuskan pada upaya menjaga cakupan kepesertaan masyarakat agar tetap optimal sesuai target UHC Provinsi Kalimantan Utara.
Komisi IV DPRD Kaltara berharap hasil rapat kerja ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan langkah strategis yang tepat guna. Dengan koordinasi dan kolaborasi kuat antar pihak terkait, program jaminan kesehatan masyarakat diharapkan terus berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga pelayanan kesehatan bagi warga Kaltara dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. (Hms)
