Borneoindotimes.com
Bulungan – Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si mengikuti rapat paripurna penyampaikan pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Datu Adil pada Selasa (25/6). Secara umum fraksi-fraksi di DPRD Bulungan menerima pertanggungjawaban dengan sejumlah catatan.
Dari Fraksi Golkar menyampaikan, penyerapan APBD 2023 sudah cukup baik namun untuk pendapatan, belanja dan transfer, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan, aset, kewajiban serta ekuitas akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada.
Lalu dari Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) turut menyatakan menerima dan mengingatkan aset daerah Bulungan merupakan Kekayaan Daerah yang harus diamankan dan dikelola dengan baik diperlukan ada bukti-bukti kepemilikan. Fraksi AKBP juga mempertanyakan porsi belanja operasi yang lebih besar dari belanja modal dan berharap belanja modal lebih ditingkatkan, begitu pula dengan alokasi pemberdayaan UMKM serta potensi PAD dari retribusi parkir.
Sementara Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama 5 kali berturut dan berharap, koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak terulang lagi karena akan berkaitan pada profesionalitas kinerja Pemerintah Daerah.
Selanjutnya dari Fraksi Demokrat Nasdem menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut raperda pertanggungjawaban APBD 2023 dengan catatan agar Pemkab terus meningkatkan PAD, mengembangkan potensi wisata serta memperhatikan kebutuhan air bersih masyarakat.
Fraksi Hanura juga menyampaikan apresiasi diiringi harapan Pemkab dapat meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan pasar buah di Pasar Induk, peningkatan sarana dan prasarana di sekolah dasar serta pembinaan terhadap nelayan di Bulungan.
Kemudian Fraksi PDIP menyampaikan saran agar Pemkab terus melanjutkan perbaikan, peningkatan maupun pembangunan infratruktur seperti jalan, drainase, peningkatan sarana kesehatan, fasilitasi Pemadam Kebakaran serta memperhatikan kebutuhan petani dan UMKM.
Setelah penyampaian pemandangan umum dewan, kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pemerintah dalam rapat paripurna berikutnya.
