TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK sampai saat ini masih rutin mengunjungi kampung mulai dari hulu hingga pesisir selatan Kabupaten Berau, salah satu agendanya yakni menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda), sosialisasi kebangsaan (Sosbang) hingga penyebarluasan Perda.
Saat berkunjung ke sebuah kampung, dirinya selalu menerima keluhan dari masyarakat setempat, mulai dari kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau hingga sarana dan prasarana yang masih sangat minim.
Seperti yang belum lama ini dia kunjungi, di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, dia mendapat keluhan dari masyarakat terkait masih minimnya penerangan untuk kampung yang sudah berdiri sejak tahun 1993 itu. “Saat saya mengunjungi kampung itu, (Melati Jaya, red) saya didatangi langsung oleh salah satu masyarakat, mereka meminta agar dibantu agar bisa mendapatkan aliran listrik,” ujarnya kepada Berau Post belum lama ini.
Dengan adanya hal ini, menurut mantan bupati Berau dua periode itu, Pemkab Berau harus bisa aktif untuk melakukan diskusi dan mengunjungi kampung yang jauh dari perkotaan. Kehadiran kepala daerah ke kampung menurutnya, salah satu hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. “Pemerintah harus aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, bukan hanya di wilayah perkotaan saja tetapi di kampung yang jauh juga harus bisa diperhatikan,” tegasnya.
Sehingga Makmur berharap saat ini Pemkab Berau harus berperan aktif untuk bisa berdiskusi langsung dengan masyarakat. Karena, dengan cara seperti itu menurutnya akan ada titik terangnya. “Selain dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), turun ke lapangan juga sangat diperlukan sehingga bisa melihat secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Seperti dengan turunnya Peraturan Daerah (Perda) 10/2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menurut Makmur Pemkab Berau harus komitmen bagaimana seni dan budaya dapat dikembangkan serta dilindungi. “Karena saya lihat setiap berkunjung ke kampung pasti banyak hal-hal yang dikeluhkan. Memang itu hal yang wajar, tetapi menurut saya seharusnya Pemkab Berau juga bisa meminimalisir terjadnya hal itu,” tandasnya.
