Borneoindotimes.com
TANJUNG REDEB – Mewakili Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Said resmi membuka Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang Berau, Kamis (18/6/2026).
Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yakni Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Aris Kurniawan dan Analis Kebijakan Pertama Joshua Ariel Perkasa.
Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Didi Rahmadi, Kepala Dinas Kesehatan Lamlay Sarie, Kepala BKPSDM Jaka Siswanta, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Muhammad Said menyebut SPBE sebagai instrumen penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terpadu, akuntabel, aman, dan saling terhubung antar sistem.
“SPBE juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik demi kepuasan masyarakat,” ujar Said.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Berau membangun pemerintahan yang baik, inovatif, dan berintegritas berbasis teknologi digital. Di era saat ini, digitalisasi disebutnya bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan serius seluruh OPD.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan semangat smart city bagi Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur,” tegasnya.
Sekda menjelaskan, penerapan SPBE difokuskan mendukung program prioritas daerah. Meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Melalui integrasi data dan sistem digital, ia berharap pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan mudah dipantau.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk memahami instrumen evaluasi dan memperkuat tata kelola data yang akurat. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme birokrasi kita,” pesannya kepada peserta.
Lebih lanjut, Sekda menyebut efisiensi berdampak pada sistem pemerintahan, dan pemerintahan berbasis digital merupakan bagian dari dampak tersebut. Salah satu contohnya penerapan tanda tangan dan paraf elektronik berjenjang yang terbukti menghemat biaya operasional.
Teknologi, lanjutnya, juga memungkinkan pekerjaan diselesaikan dari mana saja. Hal itu sejalan dengan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang didorong kementerian, kecuali untuk tugas pelayanan langsung ke masyarakat.
“Kita punya gawai dan fasilitas, gunakan untuk memudahkan pekerjaan. Termasuk memanfaatkan program Satu Data di Bapelitbang untuk memastikan data seperti kepesertaan BPJS akurat, sehingga bantuan hanya diterima oleh yang berhak,” pungkasnya. (*)
