Borneoindotimes.com
TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau, Senin (29/6/2026).
Penyampaian itu dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. Laporan keuangan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu merupakan opini WTP kesembilan secara berturut-turut dan ke-13 kali secara keseluruhan sejak Kabupaten Berau pertama kali dinilai BPK.
“Kebrhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan kali tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami juga menyadari masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki bersama demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Bupati.
Bupati mengakui masih ada sejumlah catatan BPK terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Catatan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010. Rinciannya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK.
Dalam realisasi APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan Rp5,36 triliun dengan realisasi Rp5,07 triliun atau 94,48 persen. Tidak tercapainya target disebabkan belum seluruh dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil sumber daya alam, disalurkan ke daerah.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp5,47 triliun atau 90,58 persen dari pagu Rp6,04 triliun. Pada 2025 terjadi defisit Rp400,79 miliar. Namun defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga akhir tahun masih tersisa SiLPA Rp272,64 miliar.
Posisi aset Pemkab Berau per 31 Desember 2025 tercatat Rp14,99 triliun, dengan total kewajiban Rp42,71 miliar dan ekuitas Rp14,95 triliun.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD, seluruh perangkat daerah, dan pihak terkait atas sinergi yang membuat Berau mampu mempertahankan opini WTP. Capaian itu disebut menjadi motivasi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.(prokopim/red)
