Borneoindotimes.com
Tanjung Redeb – Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Berau hingga kini terus berupaya menekan laju deforestasi hutan alam. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui perhutanan sosial, yang memungkinkan masyarakat mengelola hutan dengan cara-cara berkelanjutan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, model pembangunan yang dijalankan lebih bertumpu pada perubahan tutupan hutan alam, untuk penggunaan lainnya yang lebih ekonomis seperti perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan sebagainya.
“Alkhamdulillah Berau menjadi contoh dalam hal pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Kami telah berhasil menyusun dokumen
Pembangunan Kawasan Terintegrasi (Integrated Area Development/IAD), yang pertama di Kalimantan Timur, pemanfaatan 98 ribu hektare perhutanan sosial di Berau,” ujar Sri Juniarsi dalam acara bincang Thought Leaders Forum yang diselenggarakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (12/3/2025) lalu.
Pembangunan kawasan terintegrasi merupakan konsep pembangunan dengan memastikan kekayaan alam di kawasan hutan tersebut. Menurut Sri, salah satu pemanfaatan lahan di wilayah kampung yaitu dengan budidaya komoditas kakao. “Dengan pendampingan yang baik, yang salah satunya dilakukan bersama YKAN, kakao dari perkebunan rakyat ini bahkan bisa bersaing pasar nasional sampai saat ini,” terang Sri Juniarsih.
Semantara itu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Lita Handini menambahkan, beberapa strategi yang dijalankan Pemkab dalam mendorong pengembangan kakao, yaitu mulai dari menggandeng multi pihak, pemetaan dan pengembangan kawasan kakao, peningkatan produksi sampai dengan peningkatan kualitas biji kakao yang terbaik.
“Kami juga memberikan fasilitas permodalan dan pemasaran melalui sistem kemitraan, hilirisasi produk kakao, promosi dan yang terpenting yaitu memberikan pendampingan yang lebih intensif terhadap petani, agar pemasaran menyasar labih jauh” urai Lita.
