Borneoindotimes.com
Malinau – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat bersama DPRD yang digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Malinau (Lt. 1). Selasa (10/03/2026) siang.
Dalam penyampaiannya, Bupati Malinau menegaskan bahwa laporan tersebut masih mengacu pada dokumen RPJMD 2021–2026 sebagai dasar evaluasi pembangunan daerah.
“Walaupun masa kepemimpinan kami baru berjalan sekitar satu tahun, arah pembangunan tetap melanjutkan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya agar pembangunan tetap berkesinambungan,” ujarnya.
Bupati Wempi menambahkan, RPJMD 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD pada Oktober 2025 akan menjadi dasar perencanaan pembangunan untuk periode selanjutnya.
Bupati menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Melalui LKPJ ini masyarakat dapat mengetahui berbagai program, kebijakan, serta capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, pendapatan daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2025 ditargetkan sekitar Rp2,75 triliun dengan realisasi mencapai sekitar Rp2,71 triliun atau 99,45 persen dari target. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sekitar Rp3,24 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,73 triliun atau 84,36 persen dari total anggaran.
“Secara umum capaian kinerja program dan penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan sebagian besar target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan sejumlah program inovasi seperti Desa Sarjana, Wajib Belajar Malinau Maju, RT Bersih, Milenial Mandiri, serta program Pertanian Sehat (PESAT).
Dengan program ini, Bupati Wempi berharap kualitas SDM meningkat, ekonomi masyarakat kuat, dan pembangunan Malinau yang lebih berkelanjutan. (prokompim)
