e8ae1aeb-55e3-4569-b1ec-3edd667dc595

Seluruh Kepala OPD Wajib Hadiri Evaluasi SAKIP

30 Juli 2024 10:37
352c8207-a426-49f7-9285-b1fa9639db07

Borneoindotimes.com

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan,S.Sos., M.Si., memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Lapangan Agathis, Senin (29/7) pagi. Pada kesempatan tersebut Iqro meminta agar seluruh Organisasi Perngkat Daerah (OPD) wajib hadir pada kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dilaksanakan di Aula, Gedung Gabungan Dinas, Provinsi Kaltara.

“Wajib semua OPD hadir yang langsung dihadiri deputi Kementerian PANRB. Yang mana k…
Penggunaan Produk Lokal Dorong Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut menjelaskan sejumlah indikator lolosnya provinsi ke 34 ini dari Middle Income Trap.

Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk lokal yang massif ke segala lini. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal secara otomatis berdampak pada income mereka.

“Yang utama menumbuhkan ke masyarakat mencintai produk kita sendiri, sehingga otomatis yang dihasilkan oleh masyarakat akan menghasilkan income bagi masyarakat tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan dengan dorongan produk lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh perekonomian masyarakat.

“Akhirnya kembali lagi ke kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong kita memaksimalkan produk lokal dan home industri memastikan kita bisa terus meningkat perekenomian ditambah dukungan investasi yang masuk di Kaltara,”terangnya.

Dikatakannya melalui penggunaan produk lokal kebijakan selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

“Karena kita menggunakan pangan lokal otomatis masyarakat lokal bisa berproduksi, kemudian produksinya itu bisa menjadi duit dibeli, otomatis daya belinya masyarakat kita juga akan naik,” ucapnya.

Dalam kebijakannya, lanjut Bertius, Gubernur selalu mendorong pelaku UMKM dengan produk lokalnya seperti batik, singal dan produksi kerajinan lainnya untuk terus maju sehingga perekonomian Kaltara bergerak.

Indikator lainnya, kata Bertius, berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pangan lokal.

“Melalui dukungan investasi masuk seperti ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, para pekerjanya membutuhkan logistik makanan pangan sehingga petani lokal dengan hasil panennya jadi terbeli,”terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

BERITA TERKAIT

bnn1
iklan Pemprov kaltara

TERPOPULER

Pelantikan Bunda Paud Literasi Tarakan

Borneo Indo Times.com Tarakan – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menghadiri acara Pengukuhan Bunda PAUD dan Pelantikan Bunda Literasi Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan pada Kamis (21/3/2024). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bunda PAUD Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal A., S.H. dan berbagai kepala instansi terkait. Dalam sambutannya,…

Read More...

Pemerintah Ajak Kementerian PPPA Berkolaborasi

Borneoindotimes.com TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah,M.AP menyambut kunjungan kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) di SMP Negeri 2 Tarakan, Rabu (26/6). Dalam sambutannya Suriansyah mengatakan salah satu tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah pencegahan perkawinan anak. Menurutnya perlunya peran serta bersama untuk menurunkan angka perkawinan…

Read More...

Anggota DPRD Diharapkan Wujudkan Pemerintahan Bersih

borneoindotimes.com TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menggelar orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltara Periode 2024-2029. Ini merupakan kali kedua kegiatan orientasi dilaksanakan, setelah sebelumnya digelar di Kota Tarakan pada 3 September 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur…

Read More...

Dikukuhkan Gubernur, BPKP Akan Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan

Borneoindotimes.com TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, secara resmi mengukuhkan Totok Prihantoro, Ak, M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, pengukuhan digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (22/8). Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memastikan setiap…

Read More...

BKD Kaltara Siapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Borneoindotimes.com TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) segera melaksanakan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.  Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Yusuf Suardi, menyampaikan bahwa ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024, dalam…

Read More...