Borneo Indo Times.Com
Bulungan Kalimantan Utara – APBD Bulungan 2024 sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, maka fraksi di DPRD berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum anggota dewan melalui fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Bulungan tahun anggaran 2024 di Aula BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor, Kegiatan diikuti Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si dan para pimpinan perangkat daerah, Senin (18/9/2023)
Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) dalam pandangan umumnya menyampaikan, sumber PAD pendapatan retribusi perparkiran, retribusi pemakaian kekayaan daerah, pajak tambang galian golongan C dan sumber-sumber lainnya. Fraksi AKBP juga meminta Pemkab segera menyelesaikan pembayaran lahan warga yang terdampak pembangunan KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi, pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi serta sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi para rekanan dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Kemudian Pemkab juga diminta mengevaluasi tarif sewa 113 unit ruko di Pasar Induk Sengkawit serta memperhatikan perbaikan kondisi ruko.
Fraksi Demokrat Nasdem mengungkapkan, potensi objek wisata dapat meningkatkan PAD, menghidupkan pelaku UMKM dan membuka lapangan kerja. Sementara Fraksi Golong Karya (Golkar) mengingatkan, 2024 adalah tahun terakhir periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sehingga diharapkan menjadi tahun percepatan visi Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera. Fraksi Golkar menginginkan penjelasan Pemkab sejauh mana realisasi visi beserta misi Kabupaten Bulungan
Fraksi Golkar berharap Pemkab tetap mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian terus memperhatikan pembangunan infratruktur seperti jalan penghubung antar desa.
Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya antara lain mengingatkan, dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan melalui APBD maka Pemkab perlu menghitung secara cermat alokasi anggaran pada berbagai program kebijakan agar betul-betul mencerminkan skala prioritas dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menyampaikan beberapa aspirasi, seperti perlunya penertiban proses dan alur bongkar muat untuk memaksimalkan PAD. Kemudian keluhan masyarakat akan fasilitas di Pelabuhan Kayan II speed besar serta oknum jasa sewa kendaraan yang masuk sampai ke dalam area dermaga. Serta keluhan masyarakat di Jl Sabanar Lama yang sebulan terakhir tidak mendapatkan distribusi air bersih dari PDAM.
Fraksi PDIP tidak ketinggalan mengingatkan bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah program dan tujuan utama dalam pembangunan. Fraksi PDIP menyampaikan saran antara lain agar Pemkab memperhatikan sektor pertanian, nelayan, infrastruktur seperti jalan dan saluran, akses pendidikan, hingga pengembangan UMKM di Bulungan,” Ujar Fraksi.
