Borneoindotimes.com
BERAU, TANJUNG REDEB – Persoalan dana dan keuangan merupakan hal sensitif, karena itu PJs Bupati Berau Harapkan Aparatul Kampung Layani Masyarakat dengan baik pada kata sambutan Stap ahli Bupati Bidang keuangan dan sumber daya manusia yang hadir mewakili PJs Bupati Berau , karna hal ini perlu diperhatikan dan ditanamkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dalam setiap penggunaan dana Kampung.
Sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan dana kampung, DPC Apdesi Kabupaten Berau menggelar Bimbingan Teknis bagi aparatur kampung.
Dilaksanakan di Ballroom Hotel Derawan Indah, Selasa (29/10/2024), kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Jaka Siswanta.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Berau, Krisdiyanto mengatakan digelarnya Bimbingan Teknis kepada Aparatur Kampung guna menanamkan prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan dana kampung dan pencegahan tindak korupsi agar perangkat desa tidak ada lagi yang berurusan dengan persoalan hukum.
“Oleh karena itu perlunya diberikan pembinaan-pembinaan kepada kampung dan perangkat kampung yang ada di Kabupaten Berau agar semua memahami persoalan ” katanya.
Membacakan sambutan Pjs Bupati Berau Sufian Agus, Jaka Siswanta mengatakan, kepala kampung merupakan posisi paling penting dalam kehidupan kampung yang dipimpinnya.
Selaras dengan amanat Undang- undang nomor 6 tahun 2014 yang menempatkan kepala kampung bukan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah melainkan pemimpin masyarakat didaerahnya.
“Kepala Kampung diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan kampung dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memajukan kampung,” ucapnya.
Hal ini dikatakan di sela-sela Bimtek terkait pencegahan tindak pidana korupsi di kampung, serta penguatan peran dan fungsi kepala kampung.
”Perihal ini sangat penting. Karena kami tidak ingin lagi melihat rekan-rekan kita berurusan dengan hukum, dan aparatur kampung diharap dapat memiliki kompetensi dan wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik,” pesannya.
Oleh karena itu melalui bimtek ini bisa memberikan antisipasi dalam pengelolaan administrasi agar pemerintah daerah khususnya di kampung dapat merapikan dan memperbaiki secara administratif terkait persolan yang memang rentan dengan tindakan pelanggaran hukum atau korupsi ini khususnya di kampung.
“Tanamkan prinsip kehati hatian cermat teliti dalam setiap penggunaan dana kampung dan ini penting dan selalu mengedapankan moralitas budaya malu, dan berupaya sebagai ASN berakhlak,” tutupnya.
Kegiatan ini digelar selama 1 hari, diikuti oleh 60 peserta masing-masing aparatur kampung, sekretaris desa, perangkat desa dan BPK dari desa se-Kabupaten Berau.
