e8ae1aeb-55e3-4569-b1ec-3edd667dc595

Belanja Daerah 2024 Direncanakan Rp1,6 T

13 September 2023 10:58
FB_IMG_1694593463082

Borneo Indo Times.Com

Bulungan – Belanja Daerah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.6 trliun. Sementara jumlah Pendapatan tahun depan direncanakan sebesar Rp1,43 triliun. Posisi rancangan APBD Bulungan 2024 pada kisaran Anggaran Defisit sebesar Rp175 miliar. Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD berisi penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah APBD Bulungan tahun 2024 di Gedung BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Selasa (12/9).

Bupati menjelaskan, untuk menutupi defisit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengambil beberapa langkah antisipatif dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa sumber penerimaan daerah yang masuk kategori potensial pada saat anggaran 2024 berjalan, terutama terhadap sumber-sumber penerimaan Bagi Hasil / Dana Perimbangan.

“Kemudian menyusun skala prioritas belanja yang lebih ketat terhadap program kegiatan yang harus didahulukan dan program kegiatan mana yang dinilai dapat dilaksanakan bertahap,” ujar Bupati. Dilanjutkan, penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD 2024 diperoleh estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

“Karena jumlah pembiayaan netto sama dengan jumlah defifit belanja terhadap pendapatan maka SiLPA tahun anggaran 2024 adalah nihil,” sebutnya. Diuraikan pula, untuk Pendapatan Daerah 2024 direncanakan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp171,5 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,26 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp83,7 miliar.

Sedangkan Belanja Daerah 2024 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal. Adapula belanja tidak terduga direncanakan Rp8 miliar serta belanja transfer dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa Rp186,9 miliar.

Bupati mengungkapkan, untuk kegiatan 2024 yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Demikian juga honorarium bagi PNS dibatasi frekuensinya dan kewajaran sesuai beban tugas dan standar yang telah ditetapkan.

“Sama dengan 2023, dalam anggaran tahun 2024 tidak diberlakukan istilah anggaran kegiatan luncuran kecuali force majeure sehingga semua bentuk kerjasama / kontrak kepada pihak ketiga hanya berlaku untuk tahun anggaran berkenaan, terkecuali kontrak kegiatan tahun jamak yang telah direncanakan,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

bnn1
iklan Pemprov kaltara

TERPOPULER

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Hadir Acara Hari Kesaktian Pancasila

Borneo Indo Times.com TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Hj Ainun Farida menghadiri kegiatan apel dalam rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, hari Senin (02/10/2023) . Dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 ini dilaksanakan dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa…

Read More...

Gubernur Paparkan Potensi Investasi Kaltara

Borneoindotimes.com NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan “Intermediate Training Tingkat Nasional” oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Nunukan di Gedung Aula BKPSDM Nunukan, Selasa (9/7). Pada kesempatan tersebut Gubernur mengapresiasi kegiatan Pelatihan Kader yang dilaksanakan oleh para HMI Cabang (P) Nunukan…

Read More...

DPRD kaltara Melakukan Pertemuan Dengan Disnaker Kota Tarakan

Borneo Indo Times.com TARAKAN – Dalam rangka pemantauan penyaluran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah, Komisi IV DPRD Prov. Kaltara melakukan pertemuan bersama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pada hari Kamis (29/02). Dipimpin oleh Yancong, S.Pi selaku wakil ketua komisi IV, pertemuan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial dan…

Read More...

DPRD Kalimantan Utara Gelar Rapat Dengar Pendapat, Usulan Pembangunan Prasarana Pendidikan

Borneo Indo Times.com Tanjung Selor Kaltara – DPRD Provinsi Kalimantan Utara Melaksanakan Kegiatan Rapat Dengan Pendapat mengenai Usulan Pembangunan SMK di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau. Rapat Di Pimpin Oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus, ST, bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ihin Surang dan Hendri Tuwi, serta dihadiri…

Read More...

Perpendek Rentang Kendali, Pemprov Paparkan Tugas dan Wewenang Gubernur

Borneo Indo Times.Com TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqra Ramadhan mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Pelaksanaan Rakor diagendakan di Swissbell-Hotel tersebut menghadirkan narasumber…

Read More...