Borneoindotimes.com
TANJUNG REDEB BERAU -. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said, mewakili Pjs Bupati Berau Sufian Agus, secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan orientasi lapangan terkait penyusunan laporan kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), program kerja, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam pengelolaan kampung wisata berbasis masyarakat.
Acara ini diselenggarakan pada Jumat (18/10), bertempat di ruang rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau. Kegiatan ini diinisiasi oleh BPK dari seluruh kampung di Kabupaten Berau dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pemerintahan kampung, khususnya dalam aspek kinerja BPK serta peran BUMK dalam memberdayakan ekonomi lokal melalui pengelolaan kampung wisata.
Dalam sambutannya, Muhammad Said menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut. Ia menekankan bahwa peran BPK sangat strategis dalam sistem pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam undang-undang tersebut, BPK berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat kampung yang memiliki mandat penting dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan kampung.
“Keberadaan perangkat kampung harus disertai dengan kinerja yang profesional dan transparan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran. Transparansi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat,” tegas Said.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini oleh banyak pemerintahan kampung terletak pada perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, BPK sebagai perwakilan masyarakat memegang peran sentral dalam mendorong perbaikan di berbagai aspek tersebut. Selain itu, BPK juga dihadapkan pada tantangan dalam memfungsikan struktur organisasinya secara optimal, termasuk mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menjalankan fungsi pengawasan demi terwujudnya target-target pembangunan yang telah direncanakan.
“BPK harus bersinergi dengan kepala kampung dalam mengelola otonomi kampung secara efektif, karena keberhasilan suatu kampung dalam mencapai kemandirian sangat bergantung pada koordinasi dan kerja sama yang baik antara keduanya,” tambah Said.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang aktif dan terbuka antara BPK dan kepala kampung. Menurutnya, sinergi yang baik antara dua pihak ini akan sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan melalui potensi lokal, seperti kampung wisata.
“Kepala kampung harus mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan, bukan hanya kepala kampung yang akan bertanggung jawab, namun BPK juga ikut bertanggung jawab karena memiliki fungsi pengawasan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Muhammad Said juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk secara berkala menyelenggarakan kegiatan pelatihan serupa, yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPK di seluruh Kabupaten Berau.
“Bimtek seperti ini sangat penting, terutama dengan adanya orientasi lapangan ke kampung-kampung lain yang memiliki potensi. Ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kampung lain untuk melakukan inovasi dan kemajuan di kampung masing-masing,” pungkasnya.
