Borneo Indo Times – Tanjung Selor
Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini telah usai melakukan reses atau serapan aspirasi masyarakat masa sidang II tahun 2023 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Salah satunya anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto, yang melakukan reses di kota Tarakan untuk membahas masalah pendidikan.
Banyak sekali masyarakat berharap pemerintah provinsi dan DPRD bisa meningkatkan beasiswa unggul dari Kaltara, baik yang berprestasi maupun masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut.
Bukan hanya soal beasiswa, masalah pendidikan yang lain juga dikeluhkan masyarakat Kaltara ialah penerima siswa baru melalui sistem zonasi.
“Sebenarnya tidak menjadi masalah sistem zonasi itu jika Ruang Kelas Baru (RKB) nya mencukupi, rasio kelulusan SMP yang masuk ke SMA itu terkadang tidak di imbangi dengan RKB yang cukup,” katanya Selasa, (6/6/2023).
Kata dia, solusinya pemerintah harus menambah RKB, atau membangun sekolah-sekolah baru di masing-masing kabupaten kota yang ada di Kaltara.
“Tetapi kalau menambah SMK dan sebagainya adalah butuh waktu, lahan yang harus dicari dan proses pembangunannya juga cukup lama,” katanya.
Akan tetapi yang paling simpel kata dia pemerintah bisa menambah RKB untuk masing-masing kabupaten kota yang disesuaikan dengan lulusan SMP yang akan masuk ke SMA.
“Sehingga pelayanan dasar, dan ini pelayanan wajib bisa tercover,” jelasnya.
Jika pendidikan ini adalah urusan wajib dan kualitas hal yang penting, tentu pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bekerja keras bisa mengupgrade baik itu SDM pengajar dan juga mengupgrade fasilitas dan sarannya.
“Jadi masalah prestasi banyak elemen yang harus dipenuhi. Sering saya katakan bahwa kita ( Kaltara) adalah tujuan investasi sehingga bagaimana, SMK yang bisa langsung bekerja itu diperbanyak peluang sehingga lapangan kerja terbuka. Masyarakat tidak lagi kesulitan,” pungkasnya.
