TANJUNG SELOR – Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Kementerian PUPR tiba di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (30/5/2023) kemarin. Tim dipimpin langsung oleh Kepala Biro (Karo) PBMN, Darwanto.

Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, hadir juga Wali Kota Tarakan, Kepala BPPW Kaltara, Kepala BPJN Kaltara, Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Kepala BP2JK, dan Kasatker Perumahan.

Diketahui ada total 2 ruas jalan provinsi yang akan beralih jadi jalan nasional. Yakni Jalan Aji Iskandar Tarakan dengan kuantitas (7,2 km), dan Jalan Pahlawan Tanjung Selor dengan kuantintas (0,303 km).

Peralihan jalan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D serta berdasarkan surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara tanggal 26 Mei 2023, perihal Permohonan Kesedian Menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Hibah Jalan Provinsi Kalimantan Utara kepada Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri PUPR No. 430/KPTS/M2022.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Darwanto juga melakukan diskusi dengan Gubernur Kaltara terkait hibah tanah yang ada di lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor UPT Balai Kementerian PUPR Kalimantan Utara.

Saat dikonfirmasi, Darwanto yang didampingi oleh Sekretaris Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Rahmat Wahyullah serta Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Erni mengatakan, bahwa lahan yang disiapkan Pemprov Kaltara sebesar 5 hektare.

Nantinya seluruh kantor balai, terpusat di kawasan tersebut. “Kami memastikan legalitas lahan sebelum tahapan pembangunan. Tahun depan insyaallah semua akan berkantor di Tanjung Selor,” bebernya saat meninjau lokasi KBM di Tanjung Selor, Rabu (31/5/2023).

Pihaknya memastikan akan mendukung penuh seluruh program pembangunan infrastruktur baik kabupaten/kota dan Pemprov Kaltara.

“Kami siap bersinergi mendukung semua program pemerintah daerah. Balai kami yang merupakan perwakilan Kementerian PUPR, siap mendukung semua kegiatan Pemprov Kaltara,” tambahnya.

Sementara sekretaris Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Rahmat Wahyullah mengapresiasi tim Kementerian PUPR, yang terus mendukung upaya pembangunan yang dilakukan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. “Intinya keterpaduan program, perencanaan, dan pelaksanaan. Baik Kementerian dan Pemda harus bersinergi untuk pembangunan,” katanya.

Sebagai informasi, tidak hanya jalan provinsi yang akan beralih jadi jalan nasional. Ada juga jalan daerah seperti Jalan Aki Balak Tarakan, Jalan Jenderal Ahmad Yani Malinau, Jalan SP4 Raja Alam-SP4 Raja Pandita Malinau, dan Jalan SP4 Raja Pandita-SP4Jbt Malinau.

Namun, terhadap ruas jalan tersebut masih ada tahapan persetujuan dari menteri sebelum jalan tersebut resmi menjadi tanggung jawab pusat. Setelah peralihan, barulah dalam hal ini Kementerian PUPR akan menyiapkan anggaran pemeliharaan, di 6 ruas jalan yang menjadi kewenangan nasional tersebut.