Di mana, kata Gubernur, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh elemen dalam mengelola dan mengendalikan wabah penyebaran Covid-19 serta menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi.

Ia mengatakan, sebanyak 448 juta vaksin berhasil disuntikan. “Bayangkan menyuntik 448 juta suntikan. Bukan barang yang gampang. Tetapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut. Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan covid dengan baik,” kata Gubernur menyampaikan arahan Presiden pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Bogor.

Gubernur mengungkapkan, hal yang menjadi atensi berikutnya adalah kondisi perekonomian. Di mana perekonomian Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat baik di mana pada pada kuartal ketiga pada tahun 2022 tumbuh dari 5,3% mencapai 5,7%, Indonesia tetap perlu berhati-hati karena situasi ekonomi global saat ini

“Meskipun kita bisa melalui tahun turbolensi di tahun 2022, hati-hati. Di tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita (Indonesia,red), juga bagi ekonomi global,” ungkap Gubernur dalam mengutip pernyataan Presiden.

Ia juga mengungkapkan, menurut penyampaian Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, 1/3 ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi pada tahun 2023.

“Artinya kurang lebih 70 negara,” terangnya.

Mengenai inflasi, lanjut Gubernur, Presiden juga meminta kepada kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memantau secara aktif pergerakan inflasi di daerahnya.

“Kita dengan seluruh gubernur,bupati, dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Itu yang menjadi perhatian Bapak Presiden,” pesannya.

Beberapa komoditi menjadi atensi serius Presiden. Pasalnya beberapa komoditi tersebut mengalami kenaikan di puluhan daerah. Seperti beras, sebanyak 79 daerah mengalami kenaikan, telur (89 daerah), tomat (82 daerah), dan daging ayam ras (75 daerah) mengalami kenaikan.

“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan pengecekkan langsung di lapangan mengenai adanya isu kenaikan beberapa komoditas pangan,”terangnya.

Ia juga meminta, Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memberikan informasi yang riil/ apa adanya kepada kepala daerah.