BANNER KALTARA

Peredaran Makanan Ilegal Jadi Perhatian Pemerintah

14 November 2023 14:27
IMG-20231114-WA0003

Borneo Indo Times.com

TARAKAN – Peredaran obat dan makanan ilegal menjadi pembahasan serius pemerintah. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Royal, Selasa (14/11).

FGD yang berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Kegiatan FGD ini turut hadir Kepala Balai POM Kota Tarakan, Herianto Baan, S.Si., APT., Kabinda Kaltara, Marsma TNI Aminul Hakim, dan seluruh unsur forkopimda tingkat provinsi Kaltara dan kabupaten kota.

Gubernur menyebutkan makanan dan alat kosmetik illegal mengandung diduga bahan berbahaya. Sehingga dapat menyebabkan penggunanya mengalami keracunan yang berdampak pada kematian.

“Karena itu pemberantasan obat dan makanan ilegal merupakan hal penting,” ucapnya.

Selain itu, maraknya peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Kaltara dapat berdampak buruk dan membahayakan kesehatan karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Oleh sebab itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dan bekerjasama secara lintas sektoral dalam memberantas obat dan makanan ilegal.

Gubernur meminta semua pihak baik instansi dan stakeholder terkait untuk melakukan sosialisasi dan penindakan. Sebab, hal ini akan berdampak serius bagi masyarakat yang mengkonsumsi.

Ia pun berpesan, agar pelaku usaha dapat berkoordinasi bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan

Gubernur mengharapkan dapat dihasilkan rumusan efektif dalam rangka pengawasan, pemberantasan serta penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Provinsi Kaltara kedepannya.

“Mudah – mudahan FGD ini bisa menghasilkan suatu terbaik apakah membentuk tim terpadu, dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan produktif untuk penanganan pemberantasan ini,” tuntas Gubernur. 

TAGS :

BERITA TERKAIT

bnn1

TERPOPULER

Majelis Hakim Dukung Barang Bukti TPPU Edc Cash Dicek Langsung di Rupbasan

Borneoindotimes.com Kota Bekasi, – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi menerima permohonan kuasa hukum lima terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengecek langsung Barang Bukti (BB) berupa kendaraan bermotor roda dua dan empat di Rumah Penampungan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) pada tamggal 15 Oktober mendatang di Jakarta. Dohar Jani Simbolon,SH,MH dan…

Read More...

Pjs Bupati Berau Antisipasi Curah Hujan Ketika Pilkada

Borneoindotimes.com Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur – Ramalan BMKG memprediksi potensi hujan mengguyur Bumi Batiwakkal saat pemungutan suara di Pilkada Berau 2024 pada 27 November mendatang. Jika ini terjadi, maka akan berdampak pada rusaknya surat suara hingga minimnya partisipasi pemilih. Kondisi ini pun menjadi kekhawatiran tersendiri di tengah upaya pemerintah menekan angka golongan putih alias…

Read More...

Cegah karhutla, Wagub Ingkong Dorong Mitigasi Bencana Semua Unsur

Borneoindotimes.com JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan siap menghadapi berbagai potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun ini. Disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/3). Wagub Ingkong…

Read More...

Wali Kota Tarakan Hadiri Pelantikan Ikatan Mahasiswa

Borneo Indo Times.com TARAKAN – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Utara (IMM Kaltara) Periode Tahun 2024-2026. Acara berlangsung di gedung serbaguna Pemkot Tarakan pada Minggu, 26 Februari 2024, dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltara, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah, serta keluarga…

Read More...

Pemerintah Pusat Kucurkan Rp9,68 Miliar untuk Rusun Ponpes As’adiyah

Borneo Indo Times.Com SEBATIK – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan membangun rumah susun (Rusun) untuk santri Pondok Pesantren (Ponpes) As’adiyah di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Peletakan batu pertama pembangunan rusun ini dilakukan Wakil Presiden RI, Prof. Dr….

Read More...